Koperasi

Home Data & Informasi Koperasi

Jumlah Koperasi Terdaftar

  • terdapat -+ 200 Koperasi terdaftar di Kabupaten bandung barat

Sejarah Koperasi

Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa Negara-negara eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia.

Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknyak para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan renternir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.

seorang asisten residen Belanda bernama De Wolffvan Westerrode, merespon tindakan Patih R.Aria Wiria, sewaktu mengunjungi Jerman De Wolffvan Westerrode menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.

Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengansitipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.

Setelah pemerintahan Hindia-belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya. Pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Boedi Utomo memberikan perananya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat.

Serikat Dagang Islam (SDI) 1927, Dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Setelah jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah asia, termasuk Indonesia, system pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Lalu kita mengenal Moh. Hatta sebagai bapak koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi :

Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai.

Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan).

Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi

Landasan Koperasi

  1. Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pantjasila.
  2. Landasan strukturil Koperasi Indonesia adalah Undang- undang Dasar 1945 dan landasan geraknja adalah pasal 33 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 beserta pendjelasannja.
  3. Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

Jenis Koperasi & Lambang Koperasi

Bentuk dan jenis Koperasi yang ada saat ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, keanggotaan dan tingkatan. Berikut adalah pengertianya

Koperasi berdasarkan jenis usaha

Jenis koperasi ini dipisah berdasarkan jenis usaha produksinya atau menghasilkan barang. Semua barang yang dijual adalah hasil produksi sesama anggota koperasi yang memiliki usaha seperti kerajinan, pakaian jadi, dan juga bahan makanan. 

  • Koperasi Konsumsi
  • Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
  • Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi berdasarkan keanggotaannya

Berdasarkan anggotanya, koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:

  • Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
  • Koperasi Pasar (Koppas)
  • Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi berdasarkan tingkatannya

Berdasarkan tingkatannya koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:

  • Koperasi Primer
  • Koperasi Sekunder (meliputi pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi)

Tatacara Pendirian Koperasi

Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM No. 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian Koperasi di Indonesia.  Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri, dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi.

Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder.

Syarat Koperasi Primer

Pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu:

  • Dua rangkap akta pendirian koperasi (bermaterai)
  • Berita acara rapat pendirian koperasi
  • Surat bukti penyetoran modal, 
  • Rencana awal kegiatan koperasi

Syarat Koperasi Sekunder

Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa:

  • Hasil berita acara rapat pendirian 
  • Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder
  • NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan/atau sekunder

Syarat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada:

  • Pasal 10 ayat (5) Permen Koperasi dan UKM No. 9 thn 2018 

Setelah pengajuan akta pendirian koperasi, dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi. Maka Menteri akan menerbitkan dua opsi surat, yaitu Surat Keputusan (SK) penerimaan, atau penolakan.

Tugas Pokok & Fungsi Pengurus

Hak dan kewajiban untuk setiap anggota setiap koperasi sudah diatur dalam Pasal 20 UU 25/1992. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya :

Kewajiban anggota koperasi, yaitu: 

  • Mematuhi seluruh anggaran dasar, dan rumah tangga serta setiap keputusan yang telah disepakati;
  • Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan;
  • Memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan;

Hak anggota koperasi, yaitu: 

  • Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara;
  • Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus;
  • Meminta untuk diadakan rapat anggota yang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
  • Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus;
  • Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama;
  • Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.

Berita Acara Pembentukan Koperasi

Akta Pendirian Koperasi

Jenis Rapat Koperasi

Aturan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Seperti badan usaha yang lain , koperasi juga memerlukan modal untuk memulai menjalankan kegiatan usaha. Berikut adalah jenis modal pendirian koperasi :

Modal sendiri berasal dari:

  • Simpanan Pokok
  • Simpanan wajib
  • Dana cadangan
  • Hibah

Modal pinjaman berasal dari 

  • Anggota
  • Calon anggota
  • Koperasi lain atau anggotanya
  • Bank dan lembaga keuangan lainnya
  • Penerbitan obligasi
  • Surat utang lainnya dengan sumber yang sah